Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Pembukaan Aktivitas Sekolah Ditunda

0

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian tak sepakat siswa masuk sekolah pada tahun ajaran baru 2020/2021. Keselamatan dan kesehatan anak didik jauh lebih penting ketimbang dipaksakan harus masuk kelas pada masa kenormalan baru (new normal).

“Saya mendukung proses belajar mengajar tetap dilakukan jarak jauh seperti yang dilaksanakan selama masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (covid-19) sejak Maret lalu, di mana siswa tidak harus masuk kelas,” ujar Hetifah, Kamis (4/6/2020).

Dilansir dari Antara, Hetifah menuturkan, pemerintah telah menetapkan tahun ajaran baru pada 13 Juli 2020. Namun, hal tersebut bukan berarti sekolah akan kembali dibuka. Penegasan itu, kata dia, juga disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad.

Hetifah mendukung ditundanya pembukaan sekolah karena keselamatan siswa menjadi prioritas. Hal lainnya seperti ketuntasan kurikulum, adalah nomor dua.
Dalam kondisi new normal, lanjutnya, sebaiknya pembelajaran tatap muka ditunda dulu sambil melihat perkembangan sehingga pemerintah lebih baik fokus dulu pada peningkatan kualitas pembelajaran jarak jauh.

“Tahun ajaran baru tidak apa-apa dimulai 13 Juli, namun sebaiknya tetap dilakukan belajar jarak jauh. Evaluasi apa yang telah dilakukan sebelumnya, sebaiknya diperbaiki di bulan-bulan ini,” ucap Hetifah.

Ia mengatakan, ada banyak hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan jarak jauh. Salah satunya, berkoordinasi secara aktif dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk meningkatkan akses internet hingga ke daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).

“Perbaikan pelayanan akses internet juga sebagai upaya peningkatan kapasitas guru dan orang tua dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Ke depan sebaiknya kebijakan diarahkan ke sana, dibanding kembali melakukan 100 persen tatap muka,” tuturnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kesejahteraan Rakyat ini mengaku sangat memahami bahwa terdapat daerah-daerah yang masih kesulitan untuk menerapkan pendidikan jarak jauh. Khusus wilayah tersebut, kata dia, mungkin harus dibuka demi memastikan pelayanan pendidikan tetap berjalan sambil menerapkan protokol kesehatan, namun hal ini merupakan opsi terakhir.

“Jika sekolah memang harus dibuka, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, seperti berada di zona hijau, kalau bisa yang nihil kasus covid-19. Standar sarana prasarana juga harus mendukung protokol kesehatan seperti adanya sarana cuci tangan dan sistem UKS yang memadai,” ucap Hetifah.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.