Nahdlatul Ulama Menolak Sekolah 5 Hari

Tapi Muhammadiyah Mendukung Mendikbud

0

 

Porosmasyarakat.com. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan program sekolah lima hari akan terus berjalan sambil menunggu Peraturan Presiden (Perpres) untuk menguatkan kebijakan tersebut. Ia beralasan karena aturan tentang kebijakan itu belum dicabut.
“(Aturannya) kan itu belum dicabut, jalan terus,” kata Muhadjir di Labschool UNJ, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (6/7) yang dilaporkan sebuah berita online.
I
Menanggapi hal itu, Rais ‘Aam PBNU  KH Ma’ruf Amin mengatakan, kebijakan Sekolah Lima Hari itu yang diterbitkan Peraturan Menteri (Permen) No. 23 itu menadapatka penolakan dari masyarakat terutama NU.
“Tentu saya sebagai Rais ‘Aam PBNU mendukung penolakan itu. Karena itu, maka saya sudah bertemu Presiden bahwasanya isi Permen itu harus ditata ulang karena isisnya itu ditolak oleh masyarakat,” katanya di gedung PBNU, Jakarta, Kamis (6/7).
Ia meminta kepada Presiden agar Permen itu diganti dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang di dalamnya tidak ada lagi tentang Sekolah Lima Hari, tetapi penguatan pendidikan karakter. Kemudian di situ juga dicantumkan penguatan pendidikan Madrasah Diniyah.
Untuk menyusun Perpres itu, lanjutnya, Presiden melibatkan dua menteri yang lain, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, juga NU, MUI, Muhammadiyah.
“Jadi sebenarnya dengan begitu, maka masalah Pemen itu sudah otomatis gugur hanya nanti pengaturan akan dilakukan melalui Perpres. Jadi Sekolah Lima Hari itu sudah tidak ada lagi menurut kesepakatan tadi, nunggu nanti Perpresnya seperti apa. Sekarang ini status quo, tidak boleh. Isinya nanti tergantung Perpres. Permen itu sudah harus diganti Perpres, nanti isinya itu belum tentu seperti Permen itu,” jelasnya.
Karena itulah, tidak benar jika Permen itu mau dilaksanakan sekarang. Mendikbud harus menunggu Perpres dulu. Itu yang harus dilakukan.
“Saya minta tidak ada tindakan apa-apa sebelum ada Perpres itu. Jika menteri itu tetap melaksanakan, NU akan tetap menyampaikan protes kepada Presiden, menolak pemberlakuan itu sebelum ada Perpres. NU harus aktif, membuat surat pada Presiden,” pungkasnya..

 

Secara organisasi, Pengurus Besar Nahdlaltul Ulama menolak keras Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang akan memberlakukan 5 Hari Sekolah. Penolakan tersebut dibacakan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di gedung PBNU, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

KH Said Agil Siroj Ketua PBNU

Di antara pertimbangan penolakan tersebut adalah, dilihat dari perspektif regulasi, kebijakan baru lima hari sekolah /delapan jam belajar (Full Day School) di sekolah bertentangan dengan Undang-undang Pasal 51 UU Sisdiknas tentang “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”.

“Dengan demikian, kebijakan tersebut, tidak senapas dengan UU Sistem Pendidikan Nasional yang selama ini cukup demokratis dan memandirikan satuan-satuan pendidikan untuk mengembangkan model pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesiapan sekolah/madrasah masing-masing,” jelasnya.

Kiai Said juga menyebutkan, jika berkaca terhadap ketentuan waktu kerja guru sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU tentang Guru dan Dosen: (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. (2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, maka kebijakan lima hari sekolah /delapan jam belajar di sekolah berpotensi besar kepada jumlah jam mengajar guru di sekolah melampaui batasan yang telah diatur dalam UU yang dimaksud.

Lewat kajian mendalam dan pemantauan intensif yang kami lakukan, lanjutnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas sekolah belum siap dalam rangka menerima kebijakan lima hari sekolah/delapan jam pelajaran (Full Day School). Kesiapan itu menyangkut banyak hal antara lain terkait fasilitas yang menunjang kebijakan lima hari sekolah/delapan jam pelajaran (Full Day School).

Penolakan tersebut juga dikemukan Ketua Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Ma’arif NU H. Arifin Junaidi dan Ketua Pengurus Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU) KH Abdul Ghafar Rozin. Hadir pada penolakan tersebut Menristek DIkti Muhammad Nasir, Sekretaris Jenderal PBNU H. A Helmy Faishal Zaini, ketua-ketua PBNU, para Wasekjen PBNU, serta Mustasyar PBNU KH Saifuddin Amsir dan H. Abdullah Syarwani

Pihak Istana Kepresidenan membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo telah membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 23 Tahun 2017, yang mengubah jadwal sekolah menjadi 5 hari seminggu dan 8 jam per hari.

Rancangan peraturan presiden tengah disiapkan sebagai gantinya. Namun, pihak Istana masih belum bisa memastikan apakah perpres itu nantinya masih mengadopsi program sekolah 8 jam sehari.

“Permen tersebut tidak akan diberlakukan,” kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi kepada Kompas.com, Senin (19/6/2017).

“Yang pasti nanti bukan dalam bentuk permen lagi,” ucap Johan.

Johan mengakui keputusan pembatalan ini diambil karena masukan yang disampaikan oleh masyarakat. Ia belum tau apakah peraturan baru yang disusun itu akan selesai sebelum tahun ajaran baru dimulai. Isi peraturan tersebut juga akan sangat tergantung dengan hasil evaluasi yang dilakukan.

Pimpinan Pusat (PP) Muhamadiyah mendukung kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy terkait pendidikan karakter dalam lima hari sekolah.

“Kami Muhammadiyah mendukung kebijakan lima hari sekolah untuk dilaksanakan untuk pendidikan karakter bangsa,” kata Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Senin (19/6/2017).

Kebijakan tersebut, lanjutnya, merupakan terjemahan dari nawa cita Presiden Jokowi.

“Dan juga sebagai satu langkah terobosan strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tegas Haedar.

Muhadjir, yang juga merupakan kader Muhammadiyah dalam mengambil keputusan, menurut Haedar, pasti sesuai prosedur dan diketahui presiden.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.